Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.735
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik Suska Journal of Mathematics Education AKSIOMA Union: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Halu Oleo Law Review Laga-Laga: Jurnal Seni Pertunjukan Indiktika : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika JABE (Journal of Applied Business and Economic) MEJ (Mathematics Education Journal) Jurnal Ilmiah Teknik Kimia Abdi Laksana Jurnal Bimas Islam Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat) Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan Jurnal Ad'ministrare Jurnal PERKUSI: Pemasaran, Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Ibnu Sina
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Halu Oleo Law Review

 1 
Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Royana, Syafira Alien; Sina, Ibnu; Prabowo, I Gede Indra Hari; Suryanegara, Anugrah Karina
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i1.14921

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana khusus dimana, dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat diselesaikan. Jaksa sebagai penyidik, merangkap pula sebagai penuntut umum. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, sayangnya sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, banyak terjadi di masyarakat ataupun instansi-instansi melakukan korupsi dengan cara halus, sehingga korupsi dapat menjadi “budaya” di negeri ini. Lalu bagaimanakah tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi? Tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Co-Authors Abdul Basyit Anah Furyanah Anissa Windarti Chilmi, Fina Idamatul Cut Dhien Nurwahidah Denok Sunarsi Ehda Farlina Fauzi, Muhammad Hilmi Febri Yulika Febriyanti Febriyanti Haidilia Maharani Hestu Nugroho Warasto Hestu Nugroho Warsto Iskandar Zulkarnaen Ivan Putranto Justika Pradyasari Khoirul Anwar Kiriloba GI M Shaefur Rokhman Nazhifah Nurul Zalfa Nurul Amelia Paridjo Paridjo patmi, patmi Prabowo, I Gede Indra Hari Putra, Diki Pratama Putri Parhah Putri Puspita Ningsih R Tommy Gumelar Rahayu Kariadinata Ratnawati Ratnawati Revi Heni Syafitri Royana, Syafira Alien sholikhakh, Rizqi Amaliyakh Sunto Sukandar Suryanegara, Anugrah Karina Untung Nugroho Harwanto Vinsentia Fransiska Sorometa Wikan Budi Utami zahara zahara Zaharah . zaharah zaharah Zaharah Zaharah Zakki Rosmi Mubarok